SHARE

primaradio.co.id – Sebanyak 2.544 guru di Surabaya belum mendapat Surat Keputusan Tunjangan Profesi Pendidik (SK TPP) per 20 Mei 2016. Padahal SK ini merupakan dasar untuk pencairan dana TPP triwulan kedua (April-Juni) pada awal Juli mendatang.

Menurut Kepala SMKN 12 Surabaya, Abdul Rafiq, mengatakan bahwa dari 160 guru di sekolahnya, ada 39 guru yang belum mendapat SK TPP sejak triwulan pertama. Hal ini karena pemerintah pusat menggunakan konversi yang baru untuk perhitungan dapodik guru.

Abdul juga menambahkan, konversi ini juga terjadi pada kode sertifikasi pelajaran yang diajar dengan pendidikan yang linier. Kodenya berubah disesuaikan dengan gelar sarjana guru, jika dulu untuk pengajar bahasa Indonesia hanya memakai satu kode, kini antara pengajar bahasa Indonesia dari pendidikan bahasa Indonesia dengans astra Indonesia sudah berbeda kode.

——————–
Dindik Surabaya Hanya Bisa Mengawasi SK Yang Belum Cair

Sementara itu, Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas pendidikan (Dindik) Surabaya, Yusuf Masruh mengatakan bahwa sebanyak 2.544 guru yang belum mendapatkan SK terdiri dari guru swasta dan negeri.

Pihaknya hanya bisa mengawasi SK guru negeri, dan terpantau sekitar 500 guru negeri yang belum mendapatkan SK sejak triwulan pertama. Jika guru negeri maka akan di ajukan ke kasda untuk di cairkan. Sedangkan untuk guru swasta akan ditangani oleh pemerintah pusat.

Dindik Surabaya, hanya bisa memantau dapodik sekolah dan memastikan guru swasta sudah bisa menerima SK. Sedangkan jika belum menerima SK, pihaknya harus secara langsung berkoordinasi ke Jakarta terkait siapa saja guru swasta yang sudah memenuhi syarat tetapi tidak menerima SK TPP. Batas validasi akan dilakukan hingga 30 Mei, dan pemberian SK akan terus dilakukan hingga akhir Juni. Jika guru beru mendapat SK TPP untuk triwulan pertama dan keduanya, maka pada Juli mendatang mereka akan mendapat rapel TPP.

“Kalau belum bisa dapat SK, mengacu TPPSD dan SMP, maka tidak akan memperoleh semester ini (hangus), baru diproses lagi triwulan ketiga,” lanjutnya.

Untuk itu ia menegaskan pemantauan pengisisan dapodik harus dilakuka guru, pihak sekolah maupun tim IT yang menginput data disekolah. “Jadi harus diperhatikan kualifikasi, tanggal lahir, masa kerjanya, nip,status kepegawaian, 24 jam liniernya,’ jelasnya.

Jumlah guru yang tidak menerima SK TPPuntuk triwulan kedua ini berkurang dari saat SK TPP pertama yang mencapai 6.364 guru. Padahal jumlah guru di Surabaya yang harusnya menerima yaitu 17.628 orang. (zum/nji)