SHARE

primaradio.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Surabaya menekankan agar Pemerintah Kota Surabaya mewajibkan seluruh kantor pemerintah menggunakan produk hasi UMKM. Hal ini disampaikan Wakil ketua DPRD Surabaya, Darmawan.

“Harus didorong demikian. Selama ini Pemkot Surabaya belum sepenuhnya mengapresiasi produk UMKM hadir di Kantor pemerintahan kota,” kata Dermawan.

“Setiap hari pasti ada rapat. Suguhannya harus produk olahan dan hasil UMKM. Saya jamin setiap hari ada puluhan kantor yang menggelar rapat,” imbuhnya.

Menurut Dermawan, saat ini di daerah bekas lokalisasi, Dolly terdapat 34 total UMKM. Namun dari angka tersebut, tidak sedikit yang justru mati suri alias tidak diberdayakan. Bahkan ia mengklaim, saat ini hanya sepuluh UMKM yang masih berjalan.

“Kemana sisanya? Setelah ditelusuri mereka tak lagi bisa menjalankan roda UMKM karena produk mereka terhenti di produksi. Produk-produknya tak terserap pasar,” sambungnya.

“UMKM di Dolly saaf ini tidak sampe 10 yang produktif,” ucap Aden.

Dermawan berharap, masalah klasik seperti kekurangan modal dan mangsa pasar bisa diatasi oleh Pemkot Surabaya dengan cara dicarikan bantuan kredit lunak dan tanpa agunan, agar UMKM tersebut kembali berdaya. (*)

sumber : surya