SHARE

primaradio.co.id – Para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang menolak terbitnya Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), hal senada juga disampaikan oleh Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi).

Menurut Ketua Umum DPP Apersi Eddy Ganefo mengatakan bahwa seharusnya pembiayaan pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui skema Tapera dikaji ulang sebelum resmi menjadi Undang-Undang. Sehingga, tidak terjadi pungutan double.

Eddy juga menambahkan, jika Tapera ini jadi diberlakukan, maka para pengusaha tak akan terima. Pasalnya, hal ini sudah memberatkan para pemberi kerja atau dunia usaha. Oleh sebab itu, pemerintah disebutnya harus segera melakukan intervensi sebelum Undang-Undang Tapera disahkan pada Maret 2015.

Sekadar informasi, pemerintah kini tengah memasuki tahap akhir dalam menggarap Rancangan Undang-Undang (RUU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang ditargetkan akan menjadi Undang-Undang pada Maret 2016. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya pemerintah memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).