SHARE

primaradio.co.id – Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) menetapkan pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR). Namun, kebijakan ini dinilai akan menambah beban keuangan dari kalangan pengusaha.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicolas Mandey mengatakan bahwa pengusaha akan semakin terbebani dengan kebijakan beruntun yang diberikan oleh pemerintah kepada para pengusaha. Diantaranya Tapera, BPJS, dan THR. Ditambah, kondisi industri khususnya pada bidang ritel masih belum pulih pasca-perlambatan ekonomi yang terjadi sepanjang 2015.

Roy berharap pemerintah dapat bersikap kooperatif dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai sudut pandang, termasuk dari kalangan pengusaha. Selain itu, pemerintah perlu melakukan pembahasan kembali aturan THR dengan para pengusaha. Dengan begitu, akan dihasilkan aturan yang lebih adil dan bermanfaat bagi pemerintah, karyawan, hingga kalangan pengusaha secara keseluruhan.

Seperti diketahui, Keputusan pemberian THR ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6/2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang diundangkan mulai 8 Maret 2016.(zum/nji)