SHARE

primaradio.co.id – Dewan Jatim menilai Dinas Kesehatan Provinsi Jatim tidak serius dalam memerangi masalah gizi buruk.

Menurut Anggota Komisi E DPRD Jatim Moch Eksan mengatakan bahwa hal ini terlihat dari nilai anggaran untuk menangani gizi buruk yang dialokasikan Dinkes Jatim hanya Rp 2,2 miliar per tahun. Jumlah tersebut dinilai minim, sehingga angka balita gizi buruk di Jatim naik turun tiap tahunnya. Berdasarkan Nota Penjelasan Gubernur Jatim pada 2015, angka gizi buruk pada 2014 mencapai 2,2 persen, lalu pada 2014 turun menjadi 2,0 persen, dan pada 2015 naik lagi menjadi 2,2 persen. Naik turun persentase gizi buruk ini membuktikan program penanggulangan gizi buruk tidak efektif dan tidak maksimal. Angka itu menjadikan Jatim berada di urutan kedua soal balita gizi buruk di bawah NTT.

Eksan juga menambahkan, usaha penanganan gizi buruk harus terpadu. Pemprov Jatim harus menggandeng pemerintah pusat dan kota/kabupaten untuk sama-sama memerangi gizi buruk. Masih tingginya angka gizi buruk ini mencerminkan APBD belum sepenuhnya untuk rakyat, dan tak lebih sekadar slogan. Diharapkan agar Pemprov Jatim membuat satuan petugas (satgas) penanggulangan gizi buruk.