SHARE
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Timur, Difi A Johansyah (Foto: Dok Primaradio)

primaradio.co.id – Bank Indonesia Jawa Timur kembali menegaskan peraturan yang sudah dikeluarkan Bank Indonesia terkait larangan transaksi menggunakan virtual currency seperti Bitcoin.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPBI) Jawa Timur Difi Ahmad Johansyah mengatakan Bank Indonesia terus mensosialisasikan kepada masyarakat agar sadar transaksi menggunakan virtual curency tidak boleh dilakukan di Indonesia.

Difi juga menambahkan, Bank Indonesia memiliki cara untuk mendeteksi adanya transaksi Bitcoin di Indonesia karena Bank Indonesia memiliki kewenangan mengawasi titik-titik yang menjadi lokasi pembayaran.

“Bank Indonesia punya kewenangan mengawasi titik-titik yang jadi lokasi pembayaran yaitu money changer, KUPVA dan perbankan yang diijjinkan lisensinya sebagai payment system. BI bisa mendeteksi kalau titik pembayaran ini melakukan transaksi dengan Bitcoin, “ungkap Difi kepada reporter Primaradio.

Difi juga mengatakan jika masyarakat ketahuan melakukan transaksi menggunakan Bitcoin, maka akan dikenakan sanksi sesuai UU Mata Uang No.7 tahun 2011.

Sementara itu Direktur Fintech Office Bank Indonesia Yosamartha mengatakan, transaksi menggunakan Bitcoin dalam lima tahun terakhir mengalami kenaikan transaksi sebanyak 16 ribu persen. Meski terkesan menggiurkan, Yosa mengingatkan juga bahwa Otoritas Jasa Keuangan pernah mengatakan kalau ada return dari investasi lebih besar dari 20-25 persen, maka wajib dicurigai sebagai investasi bodong.

“Dari 2013 sampai 2018 kenaikan transaksi Bitcoin 164 kali atau 16 ribu persen. OJK mengatakan kalau ada return dari investasi lebih besar dari 20-25 persen, maka curoigai sebagai investasi bodong,” ujar Yosamartha.

Untuk itu BI terus memberi edukasi kepada masyarakat agar tidak menanamkan dananya di Bitcoin karena tidak memiliki payung hukum yang jelas, dan pada akhirnya tidak bisa diuangkan. (bee)