SHARE

primaradio.co.id – Kampung keluarga Berencana (KB) menjadi program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mengurangi masyarakat kurang mampu. Hal ini akan berdampak maksimal dengan kolaborasi koalisi kependudukan.

Menurut Ketua koalisi kependudukan, Sonny Harry B Harmadi, mengatakan bahwa kampung KB turut berperan dalam pendataan jumlah penduduk dan mengontrol perkembangan penduduk. Karena koalisi kependudukan bertugas untuk membina desa yang mau memanajemen desanya berdasarkan usia, jenis kelamin hingga riwayat pendidikan dan pekerjaan.

Program ini telah dilaksanakan di 3 desa di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dan satu di antaranya merupakan kolaborasi dengan kampung KB.

——————-
2016, BKKBN Targetkan Total Kampung KB sebanyak 514 Kampung

Sementara itu, BKKBN saat ini tengah merencanakan 514 kampung KB. Jadi 1 kabupaten/kota dengan 1 kampung KB, dan saat ini telah memiliki 344 kampung KB.

Menurut Kepala BKKBN, Surya Chandra Surapaty mengatakan bahwa kampung KB diharapkan memiliki manfaat agar program KB lebih dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Program ini juga diakui sangat bisa jika disinergikan dengan koalisi kependudukan. Karena kampung KB juga menekankan pembatasan perkembangan penduduk. Terlebih jika masyarakat yang berada di wilayah miskin, padat penduduk, tertinggal, terpencil, dan wilayah nelayan di seluruh tanah air, seperti daerah yang tidak memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan.

Surya juga menargetkan minimal satu kabupaten/kota untuk Kampung KB akan tercapai sebelum akhir tahun 2016. Kampung KB menjadi inovasi strategis untuk dapat mengimplementasikan kegiatan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Untuk dapat mewujudkan Kampung KB di seluruh Indonesia, BKKBN bekerja sama dengan Bupati/Walikota, Kepala SKPD KB, Camat, Kepala Desa/Lurah, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK). Selain itu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, Tim Penggerak PKK, Kader dan Bidan Desa merupakan modal utama proses pembentukan, operasional kegiatan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan kegiatan kampung KB. (zum/nji)