SHARE

primaradio.co.id – Pancasila sebagai Ideologi bangsa Indonesia saat ini menjadi sorotan akibat degradasi nasionalisme yang terjadi di masyarakat. Fanatisme terhadap Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA) perlahan mengikis eksistensi Pancasila yang semestinya sudah tidak bisa ditawar lagi.

Mantan Ketua DPP PDI Perjuangan, Firman Jaya Daeli dalam dialog ‘Merajut Kasih Dalam Kebhinekaan Indonesia’ di Kantor DPD PDIP Jawa Timur menyebutkan bahwa Terminologi Pancasila tidak pernah mengenal dan mengakui konsep mayoritas dan minoritas, pribumi dan non pribumi, serta diskriminasi dan kekerasan.

Tidak hanya itu, Firman juga menjelaskan peran Instrumen negara, mulai dari Nasional hingga lokal untuk menerapkan pancasila sebagai dasar negara, khususnya dalam penerapan peraturan berbangsa dan bernegara.

“Memang Pancasila itu sebagai ideologi, sebagai dasar negara, berbangsa dan bermasyarakat. Oleh karena itu maka seluruh instrumen di dalam sistem ketatanegaraan kita, baik tingkat nasional, regional, maupun lokal, dan seluruh denyut aspirasi kebijikan pemerintahan memang harus menempatkan Pancasila,” kata Firman pada reporter Primaradio di Kantor DPD PDIP Jawa Timur di Jl. Raya Kendangsari Industri No.5.

Firman juga menjelaskan peran konkret yang harus dilakukan Pemerintah dalam menjaga eksistensi Pancasila di tengah masyarakat.

“Yang bisa dilakukan legislasi, setidak-tidaknya itu gerakan mengawal seluruh produk hukum sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan, supaya pada akhirnya seluruh proses, isi dan konstruksi peraturan daerah dan undang-undang itu benar-benar dilaksanakan. Nah, pada eksekutif, karena otoritas yang dimiliki eksekutif, maka sebaiknya dalam menjaga pancasila maka harus ada ketauladanan. Yang kedua, harus menegakkan hukum. Jikalau misalnya melihat ada persoalan tetang Pancasila, maka harus ada penegakan keamanan,” tandasnya.

Sementara itu, hal senada juga diungkapkan Advokat sekaligus Penulis Buku Dr. John Thamrun yang juga menjadi narasumber dalam forum tersebut. Dalam hal ini, John Thamrun lebih menyoroti penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Poin penting dalam Undang-Undang tersebut lebih menyoroti perlindungan masyarakat dari kejahatan diskriminatif, khsususnya terkait SARA. Bahkan John berani menyebut istilah mayoritas dan minoritas tumbuh oleh masyarakat sendiri. Banyak masyarakat yang mengatakan anti rasis, namun justru mereka sendiri tanpa sengaja melakukan kejahatan rasis.

John juga menyoroti bagaimana saat ini masyarakat di lapisan bawah justru rentan melakukan kejahatan deskriminasi. “Masyarakat di lapisan bawah sudah mengotak-kotakkan dirinya sendiri,” kata John Thamrun.

Padahal menurut John Thamrun, masyarakat memiliki peran dalam menjaga perpecahan. “Masyarakat berperan dalam Penegakan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008, bukan hanya penegak hukum,” lanjutnya.