SHARE

primaradio.co.id – Jika pengelolaan SMA/SMK ditangani oleh pemprov, Dewan Kota Surabaya meminta pendidikan gratis harus tetap jalan, sehingga rakyat tidak dirugikan.

Menurut Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Agustin Poliana mengatakan bahwa Pemkot Surabaya tetap membiayai pendidikan sekolah menengah dengan mengalokasikan anggaran dari APBD sebagai wujud tanggung jawab terhadap warganya. Namun, kecil kemungkinan Pemprov Jatim bisa menerapkan pendidikan gratis untuk tingkat SMA/SMK seperti saat ini di Surabaya, mengingat anggaran pendidikan provinsi hanya Rp 400 miliar hingga Rp 500 miliar per tahun. Nilai anggaran itu harus dialokasikan merata untuk biaya pendidikan di 38 kabupaten/kota se-Jatim.

Padahal, Surabaya dalam menerapkan pendidikan gratis tingkat SMA/SMK, dana yang dianggarkan mencapai Rp 205 miliar pertahun.

Agustin juga menambahkan, legislatif akan membahas alokasi anggaran untuk siswa SMA/SMK yang nantinya dikelola Pemprov Jatim, agar pemkot tetap bisa memberikan pelayanan pendidikan gratis bagi mereka. Namun, sebelum hal itu terjadi, pihaknya mendukung upaya masyarakat dan pemkot menolak pemberlakuan UU 23/2014.