SHARE

primaradio.co.id – Pemkot Surabaya didorong untuk segera melakukan rotasi pejabat pasca Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya. Rotasi jabatan itu diperuntukan bagi pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat, dan Lurah, yang banyak mendapat keluhan dari masyarakat.

Menurut Wakil Ketua Komisi A bidang Hukum dan Pemerintah DPRD Kota Surabaya Adi Sutariyono, mengatakan bahwa sosok kepala SKPD yang ideal adalah mereka yang mampu menggerakkan mesin organisasi dalam melakukan percepatan pembangunan. Oleh karena itu Wali Kota harus memilih figur yang tepat. Selain itu, juga perlu dilakukan pembatasan masa jabatan maksimal lima tahun. Untuk rekruitmen kepala SKPD juga harus sesuai aturan UU Aparatur Sipil Negara. Sesuai aturan tersebut, pemerintah daerah harus melakukan konsultasi ke Kementrian PAN dan Reformasi Birokrasi serta Komisi aparatur sipil negara selama merancang pola mutasi eselon dua.

Pola seleksi tersebut juga harus bisa dipertanggung jawabkan atau akuntabel. Modelnya, bisa melakukan seleksi sendiri atau bersifat terbuka. Ia mengakui, pola rekruitmen pejabat eselon II saat ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang masih dibawah kewenangan Baperjakat.

Adi juga menambahkan, bukan hanya masa jabatan pejabat eselon II yang harus dibatasi. Masa jabatan lurah dan camat sekitar 1 hingga 3 tahun.(zum/nji)