SHARE

primaradio.co.id – DPRD Sidoarjo saat ini tengah mengupayakan ganti rugi fasilitas umum (fasum), fasilitas sosial (fasos), dan aset milik Pemkab Sidoarjo agar bisa dibayar tahun ini. Pembayarannya diharapkan dari dana talangan pemerintah.

Menurut Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo, Wijono, mengatakan bahwa pihaknya berupaya agar permasalahan ganti rugi lumpur tuntas tahun ini. Data aset pemkab, aset desa, fasum, fasos, dan tanah wakaf sudah ada. Namun, pembayaran aset-aset itu terkendala administrasi.

Wijono juga menambahkan, untuk aset desa harus ada persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemenendagri). Sama halnya juga untuk tanah wakaf, harus ada persetujuan dari Kementerian Agama (Kemenag).(zum/nji)