SHARE

primaradio.co.id – Dewan Surabaya menyambut baik gugatan wali murid di Surabaya untuk uji materi UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Anggota Komisi D DPRD Surabaya Reni Astuti mengatakan bahwa upaya tersebut sudah mewakili wali murid yang khawatir pada akses stabilitas pendidikan. Reni juga menyarankan agar Pemkot Surabaya dan Pemprov Jawa Timur (Jatim) dapat bertemu untuk mendiskusikan pendidikan di Surabaya jika gugatan tersebut gagal.

Reni juga menambahkan, kesejahteraan guru juga akan berkurang jika aturan tersebut tetap diterapkan. Alasannya, sejumlah tunjangan selama ini diambil dari APBD. Masalah lain adalah rayonisasi. Ia khawatir akan lebih banyak menampung siswa luar kota dibandigkan siswa Surabaya. Baik nilai akademik, kualitas pendidikan dengan sekolah kawasan dan sekolah gratis ketika dilimpahkan ke provinsi akan mengalami kemunduran, karena sampai saat ini provinsi juga belum memberikan kepastian sekolah gratis.

Diharapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengalihan wewenang ini segera keluar sebelum Oktober 2016 dengan alasan untuk mempertimbangkan siklus penganggaran kota.