SHARE

primaradio.co.id – Pemerintah merevisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 tahun 2017 tentang pelaksanaan Program Pengampunan Pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 tahun 2017.

Peraturan ini memberikan kesempatan dan kepastian hukum kepada Wajib Pajak yang memiliki harta yang belum dilaporkan, baik dalam SPT Tahunan 2015 ataupun dalam Surat Pernyataan Harta untuk secara sukarela mengungkapkan sendiri harta yang dimaksud dengan membayar pajak penghasilan final sesuai tarif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I, Estu Budiarto menegaskan tidak ada program Tax Amnesty Jilid 2. Yang ada saat ini adalah program yang disebut PAS FINAL atau Pengungkapan Aset Sukarela Dengan Tarif Final.

Wajib pajak diberi kesempatan untuk mengungkapkan harta yang belum terlaporkan saat mengikuti Tax Amnesty atau yang belum terlapor dalam SPT tahunan, dengan membayar pajak penghasilan final sesuai tarif tertentu.

Estu juga menambahkan, jika Wajib Pajak tidak mengungkapkan aset yang belum terlapor dalam PAS Final, maka bisa terancam sanksi sesuai Pasal 18 UU Pengampunan Pajak. Khusus bagi Wajib pajak yang sudah ikut Tax Amnesty akan dikenakan sanksi denda pajak 200 persen dari tambahan penghasilan jika tidak segera mengungkapkan harta yang belum terlapor di program Tax Amnesty.

“Bukan jilid kedua ketiga. Kita harapkan kepatuhan masyarakat yang meningkat. Jadi pajak dimanapun sebenarnya nggak ingin memotong angsanya. Kita pengennya ambil telur emasnya. Tapi kalau masih ada wajib pajak yang ngumpet juga dan kami punya datanya akan ditindak,” kata
Estu.

“Bukan berarti sekarang kami tidak mengejar, karena sudah ada wajib pajak yang dipertanyakan datanya. Kalau Wajib pajak tidak mengungkapkan, kita kembali ke aturan bakunya dengan denda bagi yang ikut Tax Amnesty dengan tarif sebesar 200 persen. Yang belum pernah ikut Tax Amnesty harus ikuti tarif umum. Tapi dilihat kekayaan yang tidak ada di SPT yang dia peroleh setelah tahun 1985,” tandasnya.

Estu juga mengatakan wajib pajak bisa bebas dari denda, jika melapor terlebih dahulu sebelum petugas pajak menemukan adanya harta yang belum dilaporkan atau sebelum terbitnya surat perintah pemeriksaaan. (bee/joe)