SHARE

primaradio.co.id – Permalasahan data ganda KTP elektronik hingga saat ini belum menemui kejelasan. Hal ini membuat DPR mendesak agar pemerintah segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Fandi Utomo, menminta pemerintah agar segera menyelesaikan permasalahan data ganda KTP elektronik atau e-KTP sebelum Pemilu 2019 dilaksanakan.

“Masalah terkait e-KTP seharusnya sudah selesai sebelum Pemilu Serentak 2019,” kata Fandi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/10/2017).

Sebab, pihaknya menilai, angka 1,9 juta data ganda bukanlah jumlah yang besar untuk segera ditangani karena pemerintah memiliki aparatur hingga ke tingkat daerah. “Kalau dibagi per kecamatan jumlahnya sangat kecil sekali,” ucap politisi Partai Demokrat itu.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR, Zainuddin Amali, mengatakan pihaknya akan meminta penjelasan terkait permasalahan itu kepada pihak pemerintah, yang mana dalam hal ini yaitu Kementerian Dalam Negeri. Zainuddin bahkan menginginkan bukan hanya data ganda e-KTP saja yang diselesaikan, tapi juga semua permasalahan yang berkaitan dengan e-KTP.

“Kami akan tanyakan ke menteri, apa yang terjadi dengan data ganda ini,” tuturnya.

Sementara itu, terkait dengan permasalahan data ganda, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, mengakui jika pihaknya mendapat banyak laporan mengenai warga yang sudah melakukan perekaman data sejak lama, tapi belum mendapatkan e-KTP.

Zudan menduga hal itu terjadi karena warga melakukan perekaman data ganda.

“Kalau ada keluhan seorang penduduk sudah rekam lama satu sampai dua tahun belum jadi, di data center kami ditemukan ada 1,9 juta penduduk yang merekam lebih dari satu kali,” kata Zudan dalam jumpa pers di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (19/9/2017).

“Kami menyebutnya penduduk berdata ganda,” ujar dia.

Zudan mengatakan, penduduk dengan data ganda tersebut tidak akan mendapatkan e-KTP sebelum yang bersangkutan melapor ke Dinas Penduduk dan Catatan Sipil. (*)

Sumber : Kompas