SHARE

primaradio.co.id – DPR RI ikut angkat bicara terkait polemik UU 23 di Surabaya. Pasalnya, UU 23 dinilai bukan rebutan kerjaan.

Menurut Ketua Komisi X DPR RI, Teuku Riefky Harsya mengatakan bahwa jalannya pendidikan bisa saling melengkapi antarkota maupun provinsi dengan kota kabupaten. Sehingga akan mewujudkan sinergitas yang baik antar keduanya. Hal ini merupakan ajang untuk memberikan contoh pada generasi muda untuk bisa menjalankan tugas secara berdampingan.

Untuk diketahui sejumlah wali murid dari Surabaya mengajukan gugatan untuk permohonan uji materi UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan ini bahkan telah memasuki sidang lanjutan. Sidang kedua ini diagendakan sebagai pemaparan kepada perwakilan presiden dan DPR RI. (Zum/Nji)