SHARE

primaradio.co.id – Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi terkait konflik Hak Angket yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepada awak media, Jokowi mengungkapkan, pihaknya mendukung penuh KPK ditengah upaya pelemahan yang dilakukan elit politik. Dalam hal ini, presiden tidak ingin jika KPK dilemahkan.

“KPK harus kuat dan upaya pemberantasan korupsi tidak boleh melemah. Negara kita masih membutuhkan upaya-upaya luar biasa dalam memberantas korupsi,” ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, Selasa, 13 Juni 2017.

Tidak hanya memberikan dukungan kepada Lembaga Anti Korupsi tersebut, Jokowi juga meminta kepada semua pihak agar tidak memikirkan cara untuk melemahkan KPK. Sebaliknya, semua pihak harus terlibat aktif dalam mendukung kinerja KPK agar tetap independen dan kuat dalam melawan kejahatan kerah putih.

“Dan pemikiran itu harus menjadi landasan kita bersama dalam semua langkah, pembuatan keputusan yang berkaitan dengan KPK. Jangan ada pikiran melemahkan KPK,” kata presiden tegas.

Sayangnya, presiden belum menunjukkan sikap pasti terkait Hak Angket yang dilakukan DPR. Menurutnya, hal itu wilayah legislatif, sehingga pihaknya tidak bisa ikut campur. Padahal sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo telah meminta presiden agar memberikan sikap yang jelas. (joe)

Sumber : Tempo