SHARE

primaradio.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui draf Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (RUU Tapera) menjadi sebuah undang-undang (UU).

Namun UU Tapera tersebut menuai polemik, khususnya bagi pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Pihaknya menyayangkan DPR menyetujui UU Tapera.

Apindo merasa keberatan dengan UU itu karena membebankan keuangan perusahaan dan berpotensi akan ada efisiensi hingga PHK.

Menurut Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan (Ditjen PHI dan Jamsos Kemenaker) Haiyani Rumondang menegaskan jangan kaitkan UU Tapera dengan PHK. Kemenaker tidak ada hak pada UU Tapera dan yang lebih berhak ada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).