SHARE

primaradio.co.id – Selain keputusan penurunan 50 persen tarif tol Surabaya, keputusan kedua Presiden Joko Widodo adalah sekitar 600 hektare tanah masyarakat di sekitar kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya akan dipermudah kepengurusan status tanah yang ditinggali selama ini.

Pasalnya, sejak tahun 1978 masyarakat tidak bisa mengurus status kepemilikan tanah. Sehingga kewenangan akan dikembalikan kepada pemerintah daerah, yakni Pemprov Jawa Timur dan Pemkot Surabaya untuk bisa meningkatkan status tanah tersebut.

Menurut Wali Kota Surabaya terpilih, Tri Rismaharini, menyoroti tentang kejelasan status tanah 600 ha di sekitar kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya. Selama ini, warga sekitar jembatan tersebut belum bisa meningkatkan status tanahnya.

Risma juga menambahkan, selama ini status tanah masyarakat kebanyakan Petok D atau Letter C dan sebagian belum bersertifikat. Padahal, tanah tersebut bukan tanah negara tetapi milik masyarakat.(zum/nji)