SHARE

primaradio.co.id – Gugurnya praperadilan yang diajukan oleh terdakwa korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP Setya Novanto mendapat tanggapan dari Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah. Febri menyarakan agar Novanto saat ini lebih fokus dalam persidangan yang sedang dijalaninya.

“Saya kira masa lalu (sidang praperadilan) itu sudah selesai ketika putusan praperadilan sudah dijatuhkan,” kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Kamis, 14 Desember 2017.

Dalam hal ini, Febri juga menyoroti kuasa hukum Setya Novanto, Maqdir Ismail yang sebelumnya mempertanyakan kepentingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terkesan terburu-buru melimpahkan berkas perkara kliennya ke penuntut umum.

Febri tak mengetahui secara persis alasan kuasa hukum Setya mempermasalahkan pelimpahan berkas tersebut. Febri yakin bahwa KPK telah mengikuti prosedur berdasarkan hukum acara yang berlaku.

“Ketika berkas sudah lengkap, tidak ada alasan bagi KPK untuk menahan berkas tersebut. Dan aturan di KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) juga memungkinkan,” kata Febri.

Saat ini, Setya Novanto telah berstatus sebagai terdakwa kasus e-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun. Permohonan gugatan praperadilan Setya ditolak hakim tunggal Kusno ketika sidang putusan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 14 Desember 2017. Kusno mengacu pada Pasal 82 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan putusan Mahkamah Konstitusi seperti disampaikan saksi ahli Zainal Arif Muchtar tentang gugurnya praperadilan. Zainal mengatakan perkara praperadilan gugur jika persidangan pokok perkara dibuka untuk umum. (*)

sumber : tempo