SHARE
ki-ka: Dr. Santi Martini, dr., M.Kes, FKM Unair , Ketua Yayasan Lentera Anak Indonesia, Lisda Sundari, Ketua Majelis Kesehatan Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur Dr. Sophiati Sutjahjani, M Kes dan Arin selaku Moderator

primaradio.co.id – Hukum terkait perlindungan anak terhadap bahaya dan dampak dari rokok sepertinya belum berjalan optimal. Kondisi anak-anak Indonesia belum cukup terlindungi meski sudah ada payung hukum terkait peredaran rokok.

Ketua Yayasan Lentera Anak Indonesia, Lisda Sundari mengatakan, prevalensi perokok anak meningkat karena keterjangkauan anak-anak terhadap rokok sangat luar biasa. Yakni adanya ketersediaan rokok, harga yang murah dan adanya kemudahan untuk membeli rokok. Bahkan survey yang dilakukan Lentera Anak Indonesia pada tahun 2017 lalu, industri rokok melakukan promosi dengan menyebutkan harga rokok per batang. “Misanya Seribu Rupiah per batang atau 12 Ribu per 12 batang. Jadi promosinya sudah harga batangan,”ungkap Lisda saat menjadi narasumber dalam Talkshow Ruang Publik “ Lindungi Anak Indonesia, Rokok Harus Mahal” di Hotel Singgasana Surabaya, Rabu (18/7).

Sementara itu Ketua Majelis Kesehatan Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur, Dr. Sophiati Sutjahjani, M Kes mengatakan sebagai bagian dari organisasi Muhammadiyah ikut menggerakkan kegiatan seperti membekali para guru agar bisa ikut berpartisipasi mengurangi jumlah perokok terutama perokok anak. Karena salah satu indicator keluarga sehat adalah tidak ada keluarga yang merokok. “Tapi sayangnya hasilnya dibawah 50 persen keluarga yang hidup sehat, karena masih banyak anggota keluarga yang merokok, “ujarnya.

Bahkan data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007 sampai sekarang di seluruh Indonesia menyebutkan kelompok usia tertentu meningkat. “Data Riskesdas untuk usia kurang dari 15 tahun angkanya masih sekitar 0,7, masih belum berubah. Bahkan usia 15-24 tahun itu naik dua kali lipat,”tutur Dr. Santi Martini, dr., M.Kes, Wakil Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.

Santi juga menambahkan FKM Unair pernah melakukan survey terkait uang saku anak SD dan SMP di Surabaya pada Februari 2018. Rata-rata uang saku anak SD dan SMP adalah Rp. 8 Ribu. “Kalau misalnya harga rokok per batang Seribu Rupiah, artinya akses ke anak-anak jadi mungkin,”tambah Santi.

Untuk itu dibutuhkan regulasi yang mengatur peredaran rokok, termasuk rokok yang tidak boleh dijual secara eceran dan sembarang tempat, apalagi dekat lingkungan sekolah atau dekat dengan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Karena regulasi terkait KTR saja faktanya belum dijalankan dengan baik.

Seperti diketahui, tahun 2017 lalu peraturan Menteri Keuangan tentang cukai naik 10,4 persen. Namun di lapangan, harga rokok tidak sesuai dengan harga cukai rokok yang sudah dinaikkan.

Ke depan, harga rokok harus naik lebih tinggi. Karena harga rokok yang mahal bukan hanya untuk melindungi anak-anak, tapi meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin. Karena pengeluaran nomor dua dari keluarga miskin adalah rokok. Nomor satu beras.

“Dibanding telur, harga rokok murah sekali, bahkan ketika harga telur belum naik. Ada data menyebutkan pengeluaran masyarakat miskin 3 kali lebih banyak untuk membeli rokok daripada telur. Lima kali lebih banyak untuk pendidikan, 13 kali lebih banyak untuk kesehatan. Artinya keluarga miskin lebih banyak mengeluarkan uang untuk rokok daripada melindungi anak-anak dari keterjangkauan rokok,”kata Santi sebelum mengakhiri perbincangan. (bee)