SHARE

primaradio.co.id – Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim mengatakan bahwa tujuan utama dari pelimpahan pengelolaan pendidikan adalah untuk pemerataan pendidikan. Namun, bukan berarti daerah tidak bisa berperan. Sebab, selama ini meski sekolah dikelolah oleh kabupaten/kota tetap ada sharing dari provinsi.

Suli menjelaskan secara rinci bahwa APBD Jatim tahun ini sebesar Rp23 triliun dan menjadi ketentuan sebanyak 20 persen dari APBD itu harus dialokasikan untuk fungsi pendidikan.
Namun, anggaran fungsi pendidikan itu melekat pada berbagai satuan kerja tidak hanya Dindik Jawa Timur.

Dari data PGRI Jawa Timur, tercatat sampai saat ini masih 18.000 guru di Jatim yang statusnya masih honorer. Sedangkan pemerintah pusat tidak segera mengangkat status mereka. (Zum/Nji)