SHARE

primaradio.co.id – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) angkat suara tentang gejolak pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi.

Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan bahwa aset yang dialihkan tersebut merupakan milik negara, sehingga seluruh aparatur negara untuk menjadikan undang-undang sebagai rujukan sekaligus dijalankan. Dalam UU 23/2014 tentang pemerintah daerah yang mengamanatkan alih kelola kewenangan SMA/SMK ini harus dipatuhi. Sehingga diharapkan tak ada protes dari berbagai pihak. Diantaranya gugatan dari Kota Surabaya dan Blitar, serta beberapa daerah lainnya.

Anies juga menambahkan, selama UU belum ada perubahan, ia berharap seluruh aparatur pemerintah tetap merujuk UU tersebut. Dan menunggu putusan MK terkait gugatan UU 23/2014 tersebut.(zum/nji)