SHARE
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan pandangannya saat mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/4). Raker tersebut membahas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan Imigrasi dan upaya penataan serta pengawasan dibidang pemasyarakatan. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/pd/16

primaradio.co.id – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Republik Indonesia akhirnya menyepakati pembahasan lanjut Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim ke tingkat Panitia Kerja. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan pembahasan undang-undang ini penting untuk mengatur jabatan hakim secara komprehensif.

“Pengaturan mengenai jabatan hakim tidak diatur secara komprehensif karena masih tersebar dan bersifat parsial,” kata Yasonna.

Yasonna menjelaskan, beberapa hal menjadi pertimbangan pemerintah untuk melanjutkan pembahasan. Beberapa diantaranya adalah penentuan status dan kedudukan hakim sebagai pejabat negara. “Penentuan status dan kedudukan hakim merupakan hal yang utama untuk dibahas dalam substansi Undang-Undang Jabatan Hakim ini,” katanya.

Menurut Yasonna, dalam pelaksanaan jabatan hakim, status dan kedudukan hakim masih berpola terhadap status dan kedudukan PNS. Yasonna berharap, usai terbentuknya undang-undang itu, posisi hakim memiliki arah dan struktur yang tegas dalam posisi sebagai pejabat negara. “Baik di tingkat MA maupun di pengadilan tinggi,” kata dia.

Namun Yasonna menegaskan, pembahasan undang-undang ini harus memperhatikan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-12/2016 soal seleksi pengangkatan hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Keputusan lain yang harus dipertimbangkan adalah Keputusan MK Nomor 32/PUU-12/2014 soal status adhoc merupakan kebijakan hukum terbuka.

Sementara itu, Wakil Komisi Hukum DPR Trimedya Panjaitan mengatakan, pihaknya segera membentuk panitia kerja. Menurutnya, Pimpinan komisi memberi batas waktu hingga 6 Juni 2017 untuk setiap fraksi mengirimkan wakilnya dalam panja.