SHARE
Plt Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana (Foto: Dok Humas Pemkot)

primaradio.co.id – Pemerintah Kota Surabaya (Pemkot Surabaya), akan mengajukan diskresi kepada Pemerintah Pusat, terkait dengan kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, 11 – 25 Januari 2021.

Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana mengatakan, pada prinsipnya Pemkot siap menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat tersebut, namun melihat kondisi Kota Surabaya yang sudah membaik, Whisnu minta ada kebijakan khusus bagi Kota Pahlawan ini.

“Jadi secara prinsip, kita akan siap menghadapi itu PSBB, tetapi memang saya tetap menyampaikan dulu kalau memungkinkan Surabaya itu di diskresi,” kata Whisnu, Kamis (7/1/2021).

Whisnu khawatir, kalau tetap PSBB atau pembatasan itu diterapkan, akan muncul kembali berbagai permasalahan di bawah. Pihaknya juga harus memberikan pemahaman lagi pengetatan protokol kesehatan di lapangan.

“Tetapi secara teknis, kita juga sudah siapkan. Kemarin hasil rakor untuk persiapan PSBB tanggal 11 sampai 25 itu, ya kita akan perketat betul pengawasan, terutama khususnya di wilayah kerumunan masyarakat,” tuturnya.

Lebih lanjut Whisnu menyebut, sejumlah tempat tempat yang memungkinkan terjadinya kerumunan adalah, pasar tradisional, kemudian di kampung-kampung, karena harus ada WFH sebesar 75%.

Seperti diketahui, Pemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan pengetatan pembatasan pergerakan masyarakat pada 11-25 Januari 2021, khususnya di Pulau Jawa dan Bali, guna merespons kasus aktif COVID-19 yang meningkat secara eksponensial.

Di DKI Jakarta pembatasan dilakukan di seluruh wilayah Ibu Kota, di Jawa Barat dilakukan Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, di Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cimahi. Sedangkan di Banten diterapkan di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan.

Di Jawa Tengah dilakukan di Semarang Raya, Solo Raya, Banyumas raya. Di Yogyakarta dilakukan di Gunung Kidul, Sleman, dan Kulon Progo.

Di Jawa Timur, dilakukan di Malang Raya dan Surabaya Raya. Sedangkan di Bali pembatasan dilakukan di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Airlangga mengatakan kriteria yang ditetapkan untuk dilakukan pembatasan adalah provinsi atau kabupaten/kota yang memenuhi sejumlah parameter.

Parameter tersebut yaitu tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional atau 3 persen, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional yaitu 82 persen. Kemudian tingkat kasus aktif di bawah kasus aktif nasional yaitu 14 persen, dan tingkat okupansi rumah sakit untuk ICU dan isolasi di atas 70 persen.

“Penerapan pembatasan secara terbatas tersebut dilakukan di provinsi Jawa Bali, karena di seluruh provinsi tersebut memenuhi empat parameter yang ditetapkan,” kata Airlangga. (bee)