SHARE
Ilustrasi Permukiman Tak Layak huni (Kanalindonesia.com)

primaradio.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Sosial (Dinsos) tidak hentinya terus berupaya dalam mengentaskan kemiskinan, salah satunya adalah melalui pelaksanaan program terpadu Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK). Tahun 2018, Pemkot Surabaya menargetkan penyelesaian Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 1.038 unit rumah ditambah dengan 1.000 unit jamban.

Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat dan RSDK Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Agus Rosid mengatakan pelaksanaan RSDK di tahun ini, untuk anggaran tiap unit rumah akan dibedakan berdasarkan dengan klasternya, dengan anggaran tiap unit rumah antara Rp 5 juta, Rp 15 juta, Rp 25 juta, sampai dengan Rp 30 juta.

“Nantinya kita intervensi berdasarkan klaster nya, jadi masing-masing rumah kita lihat dulu berdasarkan tingkat kerusakan,” kata Rosid.

Dari masing-masing anggaran tersebut, lanjut Rosid, untuk lama waktu pengerjaannya akan disesuaikan dengan besarnya jumlah anggaran yang sebelumnya telah ditentukan. Rinciannya yakni, untuk anggaran sebesar Rp 5 juta pengerjaan akan dilaksanakan selama enam hari, Rp 15 juta akan dikerjakan selama 12 hari, dan untuk anggaran sebesar Rp 25 juta akan dikerjakan selama 16 hari. Sedangkan untuk anggaran sebesar Rp 30 juta nanti akan dilaksanakan dalam kurun waktu 19 hari.

Karena jumlah kuotanya terbatas, lanjut Rosid, nantinya akan ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pelaksana. Tahapan-tahapan tersebut terdiri dari usulan, verifikasi administrasi, dan verifikasi di lapangan. Dari hasil peninjauan di lapangan nanti pihaknya juga akan melihat status tanahnya apakah jelas. “Kalau misal status tanahnya berada di atas saluran irigasi atau dalam status sengketa, maka otomatis juga tidak akan kami loloskan,” tegasnya.

Rosid menambahkan, dengan digulirkannya program RSDK tahun 2018 diharapkan keluarga penerima manfaat bisa lebih meningkatkan sumber pendapatan yang dapat menunjang perekonomian mereka. (*)