SHARE

primaradio.co.id – Menyikapi banyaknya pengusaha yang tak penuhi pembayaran UMK 2016, disikapi oleh pemerintah Jawa Timur.

Menurut Kepala Disnakertransduk Pemprov Jatim Sukardo mengatakan bahwa, di luar 89 perusahaan yang pengajuan penangguhan UMK 2016 yang disetujui, semua perusahaan di Jatim harus menerapkan dan membayar gaji buruh dan pegawai sesuai Pergub Nomor 68 Tahun 2015 tentang UMK Kabupaten/Kota tahun 2016. Termasuk lima daerah di ring satu, juga harus menerapkan upah sektoral.

Sukardo juga menambahkan, untuk mengawal pemberlakuan UMK 2016 dan upah sektoral, pemprov segera menerjunkan tim pengawas untuk melakukan monitoring pemberlakuan UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota. Semua perusahaan yang jumlahnya mencapai 37.000 diawasi.

Sukardo juga menghimbau agar perusahaan taat aturan, dikemudian hari tidak berurusan dengan hukum karena tidak memberlakukan UMK sesuai keputusan Gubernur. (zum/nji)