SHARE

primaradio.co.id – Pemerintah diakui telah membuat aturan untuk memperketat masuknya tenaga kerja asing (TKA). Prosedur itu dimulai dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), yaitu keharusan memiliki surat izin bekerja di Indonesia. Selain itu, setiap perusahaan yang akan mempekerjakan TKA wajib mengajukan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA).

Selain itu, TKA harus memiliki kompetensi khusus untuk pekerjaan setingkat manajer. Sehingga, tidak mungkin TKA bekerja untuk pekerjaan-pekerjaan kasar. Tiap pekerja asing akan dikenai pajak Rp 1.200 dolar AS (Rp 15,6 juta) untuk pengurusan IMTA.

Selain IMTA, para pekerja asing juga harus melengkapi dokumen lain seperti visa bekerja dan kartu izin tinggal sementara (Kitas) dari kantor imigrasi. Para TKA juga wajib didampingi satu tenaga kerja lokal. Hal ini untuk proses pendidikan bagi tenaga kerja lokal.

Menurut Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Bidang Pengawasan Disnakertransduk Jatim, Devri Rizal Fadli mengatakan bahwa proses pendidikan ke tenaga kerja lokal belum berjalan maksimal. Sehingga perusahaan terus memakai TKA. Namun, karena IMTA diterbitkan pusat, Disnakertransduk tidak maksimal dalam pengawasan TKA yang bekerja di Jatim.

Disnakertransduk juga menggandeng polisi dan imigrasi dalam mengawasi TKA di Jatim. Dari hasil pemeriksaan, juga banyak ditemukan perusahaan yang tidak menjalankan pendidikan ke tenaga kerja lokal. (Zum/Nji)