SHARE

primaradio.co.id – Komisi Yudisial baru saja mengungkap datat erkait pelanggaran yang paling banyak yang dilakukan aparatur peradilan, termasuk hakim.

Dalam catatan KY, kasus perselingkuhan dan pelecehan marak dilakukan oleh para aparatur peradilan. Keduanya menduduki peringkat ketiga sebagai pelanggaran terbanyak yang dilakukan hakim. Tahun ini menurut juru bicara KY Farid Wajdi, MKH telah menyidangkan dua perkara perselingkuhan hakim.

“Perselingkuhan dan pelecehan termasuk yang banyak disidangkan di Majelis Kehormatan Hakim, yaitu sebanyak 17 perkara,” kata Juru Bicara KY Farid Wajdi melalui keterangan tertulisnya pada Kamis, 4 Januari 2018.

Farid menjelaskan, sepanjang tahun 2011 hingga 2017 perkara perselingkuhan dan pelecehan mendapat porsi sebanyak 34,6 persen dari seluruh laporan terhadap hakim. Kedua pelanggaran tersebut paling banyak terjadi di tahun 2013 dan 2014. Padahal sebelumnya, tahun 2009 dan 2010 MKH belum pernah menggelar kasus perselingkuhan.

Menurut Farid, mulai maraknya kasus perselingkuhan dan pelecehan yang dilakukan hakim disebabkan jauhnya penempatan tugas seorang hakim dari tempat tinggal keluarganya. Kenaikan tunjangan dan fasilitas yang diberikan pada hakim juga menjadi pemicu perselingkuhan.

“Oleh karena itu pola mutasi dan promosi hakim sebaiknya mempertimbangkan kebutuhan agar tidak terlalu jauh dari keluarganya,” kata Farid.

Meski begitu, kasus suap dan gratifikasi masih mendominasi pelanggaran hakim tertinggi. Sepanjang 2017, marak Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
terhadap para aparatur peradilan.

Sejak sidang MKH digelar oleh KY dan Mahkamah Agung pertama kali pada 2009, kasus suap dan gratifikasi cukup mendominasi hngga sekarang. Dari 49 MKH yang telah dilaksanakan, terdapat sebanyak 44,9 persen atau 22 laporan diantaranya merupakan praktik suap dan gratifikasi.

Selain itu, ada beberapa kasus lain yang disidangkan MKH, diantaranya indisipliner, konsumsi narkoba, manipulasi putusan kasasi, dan pemalsuan dokumen.

“Penjatuhan sanksi itu menarasikan tidak ada toleransi atas perilaku curang seklaigus upaya memperbaiki dan membersihkan lembaga peradilan itu adalah agenda tak berkesudahan,” kata Farid. (*)

sumber : tempo