SHARE

primaradio.co.id- Kasih adalah sebuah kata yang pendek dengan penuh makna. Sebagaimana juga pernah disampaikan oleh ketua DPD PDI Perjuangan dalam kesempatan acara Forum Group Diskusi yang diadakan lalu, bahwa membawa bangsa Indonesia makin maju dengan sikap kasih dalam berpolitik adalah sebuah sikap yang sangat beretika bagi seluruh elemen bangsa Indonesia di dalam membawa kemajuan politik negara yang kita sayangi bersama ini, yaitu negara Indonesia .

Dari awal mula kemerdekaan Indonesia dari penjajahan yang dilakukan oleh Belanda, para pejuang Indonesia dari beberapa unsur lapisan masyarakat pejuang menyepakati bahwa Indonesia harus memiliki sebuah dasar negara, yang mengayomi seluruh anak bangsa Indonesia dari berbagai macam suku, agama dan ras yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Karenanya para pemimpin bangsa dari berbagai macam unsur suku, agama dan ras berkumpul dan menyepakati sebuah konsep berbangsa dan bernegara demi sebuah kemajuan di dalam era kemerdekaan.

Hasilnya, disepakati adanya Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini yang mendasari adanya berbagai macam hukum yang ada di Indonesia pada hari ini.

Pada tahun 1998 lahirlah sebuah Undang-Undang No 26 tahun 1998 tentang MENGHENTIKAN PENGGUNAAN ISTILAH PRIBUMI DAN NON PRIBUMI. Di dalam perundang-undangan ini telah ditegaskan secara nyata dan sangat gamblang bahwa diperintahkan kepada seluruh lapisan pemerintahan bersama dengan seluruh lembaga pemerintahan di seluruh Indonesia supaya menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non pribumi. Sekarang pada jaman era reformasi, aparat pemerintah sering meneriakkan slogan reformasi kepada semua lapisan masyarakat pada saat dirinya memproklamirkan bahwa mendukung sebuah kemerdekaan di dunia yang sudah modern dan maju ini. Apalah artinya sebuah sebuah teriakan reformasi apabila dalam tindakannya melawan dari sebuah Undang-Undang yaitu UU No. 26 tahun 1998 yang telah disahkan pada jaman pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Habibie pada saat itu.

Perundang-undangan di Indonesia itu bersifat mengikat seluruh lapisan mayarakat yang mengaku bangsa Indonesia dan memiliki KTP Indonesia sampai dengan adanya pencabutan atau ada peraturan yg mengatur tentang tidak berlakunya Undang-Undang tersebut.

Seharusnya dan selanyaknyalah para pelaksana pemerintah pada jajaran apapun juga mematuhi dan menjalankan isi dari Undang-Undang No.26 tahun 1998 tersebut sebagai contoh yang baik dan kasih bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kemudian diperkuat lagi dengan makin majunya tahun berjalan, pemerintah Indonesia bersama-sama dengan DPR RI kembali menguatkan niat kasihnya bersama-sama untuk menghilangkan perilaku diskriminatif dengan melalui menerbitkan kembali UU No 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminatif ras dan etnis bagi seluruh lapisan elemen masyarakat Indonesia, yang terdiri dari berbagai macam suku, etnis dan ras.

Sebab yang menjiwai Undang-Undang tersebut adalah sebuah dasar negara Pancasila, yang tidak dapat digantikan dengan apapun juga dan yang merupakan juga filosofi berbangsa dan bernegara serta hidup di negara yang kita cintai ini Indonesia.

Untuk itu, semoga semua aparat pemerintah yang sedang menjalankan roda pemerintahan, sudah selayaknyalah menegakan sebuah peraturan perundang-undangan yang masih berlaku sebagai contoh yang baik dan mengasihi bagi anak bangsa ini, bangsa Indonesia. Sehingga timbul harapan bahwa bangsa Indonesia bisa dapat bangkit dalam kasih dan lebih maju lagi dalam segala hal dan bisa bersaing dengan negara-negara lain di dunia ini. Mari kita junjung tinggi, setinggi-tingginya  Pancasila berikut dengan perundang-undangannya sebagai perwujudan pertanggung jawaban secara hukum sebagai aparat pemerintah dan juga sebagai anak bangsa yg cinta tanah air dengan menjaga persatuan seperti yang telah tertulis di dalam sila 3 Pancasila yaitu persatuan Indonesia.

Mari bersatu dengan mentaati peraturan yang ada dan berlaku sebagai wujud cinta tanah air dengan tidak melihat perbedaan suku,agama dan ras

Siapapun yang membaca tulisan ini dan siapapun saya,kita adalah Indonesia & kita adalah Pancasila.Tidak ada yang lain. Selamat natal 2017 dan selamat tahun baru 2018.

(Penulis:  Dr John Thamrun,SH,MH,MBL ; Advokat ; penulis buku)