SHARE

primaradio.co.id – Jika ada peningkatan yang siginifikan terhadap target pendapatan pada pajak restoran maka, bisa diubah di perubahan APBD.

Menurut Anggota Komisi B DPRD Surabaya Achmad Zakaria, meminta warga kota Surabaya untuk mengawasi pajak restoran yang dipungut dari pengusaha restoran kepada pelanggannya.

Zakaria juga menambahkan, pengusaha rumah makan yang tidak menyantumkan pajak restoran di struknya tersebut patut dipertanyakan. Apakah secara sengaja tidak mencantumkan itu karena tidak kenakan pajak atau tidak. Menurutnya memang di Perwali Nomor 4 Tahun 2011 ada dispensasi bahwa restoran tidak wajib untuk mencantumkan di struk atau bon transaksi. Akan tetapi, perwali tersebut masih perlu ada revisi. Jika tidak dicantumkan di struk, maka di restoran tetap perlu di berikan plakat di rumah makan atau restoran bahwa mereka sudah membayar pajak.