SHARE

primaradio.co.id – Pada Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya (18/4/2016), kembali membahas laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota, dan laporan pansus pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang izin perencanaan bangunan gedung, dan perpanjangan pansus minuman beralkohol (mihol).

Pansus mihol akhirnya sepakat diperpanjang karena dinilai belum selesai, dan tidak bisa diambil keputusan di paripurna.

Menurut Ketua DPRD Surabaya selaku pimpinan rapat, Armuji mengatakan bahwa ada dua pilihan yang diberikan, yaitu kembali ke banmus yang tentu akan memakan waktu lama, dan yang kedua langsung diputuskan untuk memperpanjang pansus, sehingga bisa langsung bekerja. Kedua pilihan tersebut langsung ditanggapi anggota dewan khususnya anggota pansus raperda mihol.

Menurut Anggota pansus mihol Ahmad Suyanto dari PKS dan Mazlan Mansyur dari PKB, dan Ahmad Zakaria politisi dari PKS, memberikan usulan yang mengarah kepada pengesahan Raperda dan memilih pilihan kedua yaitu agar Raperda mihol dikembalikan ke Banmus.

Namun berbeda dengan politisi dari PDIP, Gerindra dan Demokrat. Sutaji, Baktiono, Junedi dan Adi Sutarwijono dalam interupsi mereka memilih pilihan pertama atau menginginkan untuk perpanjangan masa kerja pansus yakni dua minggu.

Karena pilihan perpanjangan kinerja Pansus Raperda Minol lebih banyak mendapatkan dukungan dari peserta rapat paripurna, maka pimpinan rapat menandatangi hasil dari rapat tersebut. (zum/nji)