SHARE

primaradio.co.id – Real Estate Indonesia (REI) menyatakan Down Payment (DP) perumahan minimum saat ini, seharusnya berada pada batasan minimum satu persen. Pasalnya, apabila DP perumahan diputuskan untuk kembali turun dibawah 1 persen, maka dapat merugikan pihak pengembang hingga perbankan penyalur kredit perumahan.

Menurut Ketua DPP Realestate Indonesia (REI) Eddy Hussy mengatakan bahwa pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan kredit perumahan. Hal ini diyakini akan memberikan stimulus dan keringanan bagi masyarakat untuk mendapatkan perumahan dengan harga murah.

Eddy juga menambahkan, hal ini juga didukung oleh rencana Bank Indonesia (BI) yang ini sedang mengkaji pelonggaran rasio pemberian kredit bagi nilai agunan (loan to value/ LTV). Kebijakan ini diyakini akan memudahkan kepemilikan rumah pada masyarakat.

——————-
BI Berencana Kaji Pelonggaran LTV

Direktur Eksekutif Indonesia Properti Watch (IPW) Ali Tranghanda mengungkapkan, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan relaksasi dengan memberikan kelonggaran sementara seperti uang muka nol persen untuk pembelian rumah sederhana. Pasalnya, Peraturan BI tahun 2015 yang merevisi aturan loan to value (LTV) hingga saat ini belum memberikan dampak signifikan dalam menggerakkan pasar perumahan.

Diketahui sebelumnya, BI kembali berencana akan melakukan pelonggaran LTV menjelang akhir tahun. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan penyaluran kredit perbankan melalui kredit perumahan.

Sebelumnya, kepemilikan rumah kedua memang tidak boleh dilakukan dengan cara pemesanan terlebih dahulu. Namun pada aturan LTV yang baru ini nantinya pemilikan rumah kedua bisa dilakukan dengan cara pemesanan terlebih dahulu atau dengan cara KPR Indent yang diyakini mampu menumbuhkan pasar properti. (zum/nji)