SHARE

primaradio.co.id – Sebanyak lima SKPD di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Timur akan dibubarkan dan bergabung dengan SKPD lain yang memiliki tupoksi hampir sama.

Menurut Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim Setiajit mengatakan bahwa penggabungan beberapa SKPD pemprov tersebut saat ini masih menunggu Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah yang belum diundangkan. Perda tersebut selambat-lambatnya pada bulan Juni 2016 sudah ditetapkan dan segera diterapkan. Dari sebelumnya sebanyak 62 SKPD hanya akan menjadi 57 SKPD. Rinciannya adalah dari 11 biro di lingkungan sekretariat akan tersisa 9 biro. Ini karena Biro Kesmas akan digabung dengan Biro Kesra, kemudian Biro Administrasi Pemerintahan Umum bergabung dengan Biro Kerjasama.

Kemudian, dari 4 asisten sekdaprov akan tersisa 3 asisten. Yakni, Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum, Asisten Kesra dan Asisten Ekonomi Pembangunan. Selain itu, dari orang 5 staf ahli gubernur akan dikepras tersisa 3 orang, yakni staf ahli pemerintahan dan politik, staf ahli kesra dan pembangunan serta staf ahli ekonomi dan infrastruktur. Untuk Dinas Peternakan Jatim akan dilebur dengan Badan Ketahanan Pangan, menjadi Dinas Peternakan dan Kedaulatan Pangan Provinsi Jatim.

Setiajit juga menambahkan, untuk Bakesbangpol Provinsi Jatim akan langsung menjadi instansi pusat mirip Kanwil karena memiliki fungsi pemerintahan umum. Dan untuk dinas-dinas yg memiliki kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan bisa membentuk cabang-cabang dinas di daerah. Ada empat dinas yang bisa membentuk cabang dinas. Yakni, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan Perikanan dan Dinas ESDM serta Dinas Pendidikan Jatim.

Selain penggabungan beberapa SKPD, ada juga SKPD yang dikurangi bidang-bidangnya. Semisal, Bappeda Provinsi Jatim dari 7 bidang dikepras menjadi 4 bidang, lalu Dishub LLAJ Jatim dari 7 bidang dikurangi menjadi 4 bidang.