SHARE

primaradio.co.id – Terkait permintaan pengelolaan SMA/SMK dari Pemkot ke Pemprov Jatim, Komisi D DPRD Kota Surabaya meminta tetap ada anggaran untuk kedua jenis jenjang sekolah itu.

Menurut Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Agustin Poliana, mengatakan bahwa pengalokasian anggaran tersebut sebagai wujud tanggung jawab Pemkot Surabaya terhadap warganya. Terutama terhadap anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, tapi tidak mampu. Sebab, kecil kemungkinan Pemprov Jatim bisa menerapkan pendidikan gratis untuk tingkat SMA/SMK seperti saat dikelola Pemkot Surabaya. Mengingat anggaran pendidikan di pemerintah provinsi hanya Rp 400 miliar hingga Rp 500 miliar per tahun. Nilai anggaran tersebut harus dialokasikan untuk biaya pendidikan di 38 kabupaten/kota se-Jatim.

Agustin juga menambahkan, sedangkan di Surabaya, dalam menerapkan pendidikan gratus tingkat SMA/SMK, dana yang dianggarkan mencapai Rp 205 miliar per tahun. Jumlah tersebut belum termasuk belanja lainnya, seperti pengadaan perangkat komputer, buku dan lainnya. Saat ini, kalangan dewan akan membahas alokasi anggaran untuk siswa SMA-SMK yang nantinya dikelola Pemprov Jatim. Agar tetap bisa memberikan pelayanan pendidikan gratis bagis siswa SMA/SMK, pemkot Surabaya berencana menyumbangkan sebagian dana APBD kota ke provinsi.