SHARE
Presiden Joko Widodo berdiskusi dengan Menkeu Sri Mulyani Indrawati (kiri) saat acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga (K/L) APBN tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/12). Dalam APBN Tahun 2017, pendapatan negara ditetapkan sekitar Rp1.750 triliun dan belanja negara sekitar Rp2.080 triliun. DIPA yang diserahkan kepada 87 K/L berjumlah 20.646 DIPA senilai Rp763,6 triliun (36,7 persen), DIPA Dana Transfer Daerah dan Dana Desa Rp764,9 triliun (36,8 persen), serta Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Rp552 triliun (26,5 persen). ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/kye/16

primaradio.o.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani mengatakan, pertemuan tersebut untuk membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Dalam rangka laporan seluruh perkembangan APBN,” kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 5 Juni 2017. Ia tak menjelaskan lebih lanjut saat ditanya apakah akan ada perubahan dalam APBN 2017. “Belum, nanti saja,” ucapnya.

Sebelumnya, setelah menggelar rapat terbatas di kantor Presiden pekan lalu, Menteri Sri Mulyani optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan membaik pada 2017. Oleh sebab itu, dalam rancangan APBN Perubahan 2017, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3 persen. Target itu lebih tinggi dibandingkan dengan APBN 2017 yang sebesar 5,1 persen.

Menurut dia, agar target tersebut tercapai, angka pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua, ketiga, dan keempat harus lebih tinggi. “Ini tantangan yang tidak mudah,” kata Sri Mulyani.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melansir pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2017 menyentuh 5,01 persen secara year-on-year (yoy). Pertumbuhan itu naik bila dibandingkan dengan kuartal pertama 2016 yang sebesar 4,92 persen (yoy).

Sumber : Tempo