SHARE

primaradio.co.id – Sementara itu, Ketua Tim Pansus Kualitas Air, Pertiwi Ayu Khrisna, menjelaskan bahwa aturan pengolahan kualitas air berkaitan erat dengan persyaratan IPAL. Draft Raperda yang diajukan oleh Pemkot Surabaya dinilai belum terperinci.

Ayu menolak pengajuan awal yang diserahkan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Surabaya. Sebab, laporannya hanya 12 lembar dan belum terperinci soal pasal per pasal terhadap pengolahan limbah. Dan diharapkan agar dalam aturan tersebut mencantumkan bagaimana regulasi dan retribusi pengolahan limbah.

Rencananya pembahasan Pansus kualitas air tersebut akan kembali digelar awal pekan depan. BLH Surabaya diminta untuk melengkapi data-data IPAL dari berbagai usaha dan juga data pengolahan limbah dari usaha laboratorium. (zum/nji)