SHARE

primaradio.co.id – Pemerintah Provinsi Jatim akan segera berkirim surat kepada pemerintah pusat dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menunda penerapan kenaikan premi BPJS Kesehatan.

Menurut Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pihaknya akan usul ke pemerintah pusat dan BPJS agar tidak menaikan tarif BPJS, sehingga akan menarik minat masyarakat untuk mengikuti BPJS. Menurutnya, penundaan kenaikan tarif premi perlu dilakukan karena sedikitnya ada tiga persoalan riskan mengenai BPJS, yang harus dibenahi. Ketiganya adalah kepesertaan, layanan, dan anggaran. Untuk kepesertaan, di Jatim baru sekitar 55 persen dari peserta penerima bantuan. Sedangkan yang mandiri, dari 5 juta orang, hanya satu juta yang ikut BPJS Kesehatan.

Gus Ipul juga menambahkan, sedangkan masalah layanan, BPJS Kesehatan dinilai masih ada pelayanan di beberapa rumah sakit yang terkendala. Sementara untuk anggaran, selama ini selalu mengalami defisit anggaran.

Sekedar diketahui, kenaikan tarif BPJS Kesehatan akan diberlakukan mulai April 2016. Rincian kenaikannya, iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja, sebesar Rp 30.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III dari sebelumnya Rp 25.500. Sebesar Rp 51.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II dari sebelumnya Rp 42.500. Dan, sebesar Rp 80.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I. Padahal sebelumnya hanya ditarik tarif Rp 59.500 per bulan.