SHARE

primaradio.co.id – Wajib belajar (Wajar) 12 tahun di Jawa Timur ternyata masih menunjukkan angka 57 persen. Artinya, masih ada 43 persen anak usia sekolah di Jatim yang tidak mengakses pendidikan menengah. Hal ini mengakibatkan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan menengah jauh tertinggal dibanding dengan APM jenjang pendidikan dasar SD yang mencapai 94,9 persen dan SMP 84,2 persen.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, Saiful Rachman mengatakan bahwa tidak hanya akses pendidikan, melainkan kualitas pendidikan juga belum merata. Dimana ada satu daerah yang kualitasnya sangat bagus, ada daerah lain masih sangat buruk. Sehingga dinas pendidikan Jatim berjanji akan fokus wajar 12 tahun ketika sudah resmi mendapat wewenang mengelola SMA/SMK. UU 23 Tahun 2014 disebutnya merupakan solusi tepat untuk mencapai pemerataan pendidikan.

Saiful juga menambahkan, tidak hanya partisipasi yang rendah, sebaran guru di Jatim juga menjadi problem. Saat ini, rasio guru dan siswa SMA/SMK telah mencapai 1 : 12. Tetapi karena sebaran yang tidak merata, masih banyak daerah yang kekurangan guru. Sehingga, perlu ada usaha untuk menata sebaran guru agar tidak berkumpul di satu kota atau satu daerah. (Zum/Nji)