SHARE

primaradio.co.id – Sementara itu terkait kenaikan tarif BPJS Kesehatan, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jatim meragukan adanya klaim BPJS Kesehatan yang merugi karena membiayai JKN.

Menurut Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jatim M Said Sutomo, mengatakan bahwa letak kerugian BPJS Kesehatan perlu adanya audit ulang dan kejelasannya. Diantaranya kerugian pada biaya operasional atau karena dikorupsi oleh beberapa pihak yang sengaja mencari peluang.

Selain itu, rencana kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan juga dikatakan tidak sejalan dengan Pasal 34 Ayat 3 UUD 1945. Dalam pasal itu disebutkan, negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Nyatanya, selama ini warga diwajibkan membayar iuran kesehatan. Padahal, sebenarnya itu menjadi tanggung jawab negara. Kondisi tersebut diperparah dengan pelayanan JKN yang belum maksimal. Pasien yang berobat menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan masih harus beli obat di apotek.