27.000 aplikasi tak terpakai pemerintah di ungkapkan oleh Abdullah Azwar Anas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), mengungkapkan sudah ada 27.000 aplikasi kementerian atau lembaga pelayanan publik yang dianggap tidak bermanfaat bagi masyarakat.
Baca juga : Aplikasi Juragan DOKU Memudahkan Transaksi Penjualan Online
Untuk itu, pemerintah berencana mengembangkan aplikasi pelayanan publik yang terintegrasi. Salah satunya adalah aplikasi pelayanan publik dari kementerian atau lembaga mempersulit pelayanan publik.
Adanya 27.000 aplikasi dari kementerian atau lembaga yang mempersulit pelayanan publik. Alhasil, pemerintah akan menggabungkan aplikasi tersebut menjadi satu. Jika kalian penasaran mengenai 27.000 aplikasi tak terpakai pemerintah ini simak ulasan ini.
6 Alasan 27.000 Aplikasi Tak Terpakai Pemerintah yang Wajib Diketahui
Untuk kalian yang penasaran mengenai alasan dari 27.000 aplikasi tak terpakai pemerintah, kalian bisa menyimak ulasan berikut ini:
Banyak Aplikasi yang Memperparah Keadaan
Anas mengatakan saat ini pemerintah memiliki 27.000 aplikasi tak terpakai pemerintah. Namun, banyak aplikasi yang dianggap mempersulit kehidupan masyarakat. Itu sebabnya pemerintah bermaksud menggabungkan beberapa sistem atau aplikasi menjadi satu.
Lebih lanjut Anas mengatakan aturan itu sudah mereka terapkan dalam rangka menjalankan amanat Presiden Joko Widodo yang mencegah pengajuan baru. Menurut Anas, Jokowi berpesan agar tidak ada satu ide yang diikuti oleh satu aplikasi saja.
“Saat ini, kami memiliki 27.000 aplikasi, jadi kami tidak dapat berinovasi bahkan satu pun.” Karena jika banyak aplikasi maka akan sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan. Ketika kami pertama kali masuk kantor, pemasok akan mendekati kami dan berkata, “Ini yang paling atas, Pak”.
Anggaran Dana Aplikasi Telah Dikurangi
Lebih lanjut Anas menyatakan, kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dilarang mengajukan permohonan baru tanpa persetujuan terlebih dahulu. Anas menegaskan, jika kalian nekat menganggarkan belanja aplikasi tanpa izin, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) nantinya akan mengeluarkan temuan.
Lebih lanjut Anas mengatakan, Peraturan Presiden tentang Teknologi Pemerintah akan diterbitkan pada pekan depan. Jadi adanya 27.000 aplikasi tak terpakai pemerintah menjadi penyebab pelayanan masyarakat kurang maksimal.
RI Mendapat Ilmu dari Inggris-Estonia
Anas mengatakan, kelompoknya juga pernah ke Inggris dan Estonia untuk belajar dari negara-negara yang sudah serba digital. Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair melakukan kunjungan ke Kementerian PANRB sebelum kunjungannya ke kedua negara.
Anas dan Tony membahas relevansi digitalisasi dalam percepatan pelayanan publik dalam pertemuan tersebut. Saat itu hanya Anas dan rekan-rekannya yang pergi ke Inggris. Inggris, menurut informasi yang diperoleh Anas, negara versi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah melakukan digitalisasi terbaik.
Sistem itu juga terkait dengan 34 Kementerian, 101 Lembaga, dan 544 Pemerintah Daerah, menurut pemaparan Anas. Jumlah total laporan yang diterima oleh sistem telah melampaui 2,1 juta.
SP4N-LAPOR adalah sistem umpan balik dan keluhan publik nasional yang menangani petisi sipil untuk meningkatkan penyampaian layanan publik. Layanan ini juga merupakan hasil kerjasama antara pemerintah dengan United Nations Development Programme (UNDP) dan Korea International Cooperation Agency (KOICA).
27.000 aplikasi tak terpakai pemerintah dan masih tersedia melalui vendor, yang merupakan pemborosan uang. Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, mendesak pakar IT muda Indonesia untuk membenahi 27 ribu aplikasi pemerintah yang ada.
Banyak dari ribuan program ini tumpang tindih dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Ia pun menantang spesialis IT Indonesia untuk membantu memperbaikinya.
Pemborosan Anggaran
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memprotes ratusan aplikasi pemerintah. Dia mengungkapkan, pemerintah memiliki kurang lebih 24.000 aplikasi yang tersebar di berbagai departemen dan lembaga (K/L).
Bahkan menurut data terbaru, 27.000 aplikasi tak terpakai pemerintah di terima. Namun, karena pihak ketiga atau disebut juga vendor bekerja melalui lelang atau penunjukan langsung, aplikasi ini tidak efisien dan boros anggaran negara.
Akibatnya, pemerintah akan membangun koneksi antar pemerintah atau menyederhanakan integrasi data dalam satu basis data. Integrasi ini dinilai mampu menghemat biaya operasional pemerintah secara lebih efisien dan efektif, serta menurunkan bahaya ancaman keamanan siber.
“Akibatnya, tidak semua kementerian atau lembaga akan mengembangkan aplikasinya sendiri yang tidak dapat digunakan, tetapi akan lebih terkoordinasi.” “Ini dikenal dengan digitizing government, dan memungkinkan segala sesuatu menjadi jauh lebih efisien,” Tambah Sri Mulyani.
Menteri Komunikasi dan Informatika Tanggap
Menanggapi 27.000 aplikasi tak terpakai pemerintah, Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), menyatakan pihaknya akan menutup program tersebut secara bertahap dan menggantinya dengan aplikasi super (super apps).
Dari 24.000 aplikasi tersebut, secara bertahap mulai kami shutdown atau tutup, dan memindahkannya secara perlahan, ujarnya. Ia menilai penggunaan aplikasi pemerintah yang ada saat ini boros karena masing-masing program berjalan sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi.
Memang, setiap kementerian atau lembaga, maupun pemerintah daerah, memiliki aplikasi yang unik untuk setiap unitnya.
Pemerintah, di sisi lain, mempekerjakan 2.700 pusat data, yang hanya 3% berbasis cloud. Yang lain beroperasi secara terpisah, sehingga tidak mungkin untuk berintegrasi untuk menghasilkan kumpulan data tunggal sebagai bagian dari penerapan kebijakan berbasis data di Indonesia.
Alhasil, menurut Johnny, saat ini pemerintah sedang mengembangkan super app, dengan hanya 8 hingga 10 aplikasi untuk kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah ke depan.
