SHARE

primaradio.co.id – Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 68 Tahun 2015 tentang UMK Kabupaten/Kota tahun 2016 sepertinya hanya menjadi wacana saja. Pasalnya, masih banyak perusahaan yang membayar gaji buruh dan pegawainya dengan UMK tahun 2015.

Menurut Kepala Bidang Pengupahan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jatim Johnson Simanjuntak, mengatakan bahwa berdasar aturan normatif, mestinya hanya 89 perusahaan yang bisa membayar gaji pegawai dengan UMK 2015. Perusahaan itulah yang permohonan pengajuan penangguhan UMK disetujui oleh Gubernur. Tapi pelaksanaan di lapangan, masih banyak perusahaan yang terpaksa tidak menggaji karyawannya sesuai UMK 2016. Hal itu terjadi karena saat ini mayoritas pengusaha di Jatim merasa keberatan dengan pemberlakuan UMK 2016.

Johnson juga menambahkan, hal ini juga disebabkan beban pengeluaran yang bertambah menyusul pemberlakuan upah sektoral di lima daerah ring satu. Yakni, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Pasuruan. Menyikapi hal itu, para pengusaha terpaksa melakukan pembahasan di internal dengan menggunakan mekanisme bipartit, agar bisa menggaji buruh dan pegawai di bawah UMK.

Selain itu, pihaknya juga memprotes pemberlakuan upah sektoral di Jatim Keputusan Gubernur tentang upah sektoral dinilai cacat hukum. Karena tidak diusulkan oleh asosiasi sektor di masing-masing perusahaan, sebagaimana amanat undang-undang. Untuk itu, Apindo segera melakukan pembahasan internal untuk menentukan sikap, apakah akan menolak atau melayangkan gugatan secara hukum.(zum/nji)