SHARE

primaradio.co.id – Demi memeratakan pelayanan kesehatan, Pemerintah meluncurkan program wajib kerja dokter spesialis ke semua pelosok Indonesia. Hal ini dilakukan, mengingat kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi bangsa, khusunya demi perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Kebijakan ini dilakukan juga untuk mencegah kasus gizi buruk yang selama ini menjadi perhatian khusu Pemerintah. Presiden Joko Widodo berharap, dengan pemerataan pelayanan kesehatan ini, tidak ada lagi kasus gizi buruk karena hal itu dianggap memalukan.

Pada tahap awal, 355 dokter spesialis diwajibkan bertugas di daerah terpencil, kepulauan, dan perbatasan. Itu merupakan konsekuensi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis yang berlaku tahun ini.

“Masalah ini harus diselesaikan. Ada satu-tiga anak (kurang gizi) pun di sebuah daerah harus secepatnya diselesaikan, apalagi lebih dari itu,” kata Presiden.

Mengacu pada Pasal 16 Perpres No 4/2017, dokter spesialis menjalani wajib kerja paling singkat satu tahun. Pada Pasal 17 diatur kelangsungan program penempatan dokter spesialis. Pergantian wajib kerja dokter spesialis itu diatur Menkes agar terjaga kelangsungan pemberian layanan kesehatan sebelum pemerintah daerah bisa mengadakan dokter spesialis mandiri.

Sementara itu, Dokter Spesialis yang dimaksud diantaranya adalah spesialis kebidanan dan kandungan, spesialis anak, penyakit dalam, bedah, anestesi, dan terapi intensif. (joe)

Sumber Kompas