SHARE

primaradio.co.id – DPR menyatakan perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas akan mendapatkan insentif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas.

Menurut Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa pemberian insentif tersebut merupakan salah satu isu krusial dalam Undang-Undang yang telah disepakati dalam paripurna DPR. Isu krusial lainnya adalah pembentukan Komite Nasional Disabilitas (KND). KND diperlukan karena lembaga tersebut akan mengawal kinerja pemerintah tentang penyandang disabilitas.

Saleh juga mengajak semua pihak yang berkepentingan mengawal pelaksanaan Undang-Undang tersebut, termasuk peraturan-peraturan yang akan menjadi turunannya. Cakupan Undang-Undang tersebut memang sangat luas. Sehingga, Presiden menugaskan banyak kementerian untuk menjadi wakil pemerintah dalam pembahasannya. Diantaranya, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Kesehatan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Hukum dan HAM.