SHARE

primaradio.co.id – Kecaman terkait keputusan badan musyawarah (Banmus) DPRD Surabaya yang menolak hasil kerja panitia khusus (pansus) rancangan peraturan daerah (raperda) minuman beralkohol (mihol) tidak hanya dari Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU). Fraksi Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) juga mengecam dengan menyebut Banmus tidak memiliki kewenangan menolak hasil rapat. Tugas banmus hanya menjadwal rapat paripurna.

Menurut Anggota pansus raperda mihol dari Fraksi PKS Achmad Zakaria mensinyalir ada skenario masif untuk menjegal pengesahan raperda mihol. Upaya pembiaran Surabaya tetap bebas alkohol sangat terlihat. Indikasi itu bisa dilihat dari penghilangan laporan hasil kerja pansus raperda mihol.

Zakaria juga menambahkan, laporan hasil kerja pansus sudah dibuat pada Maret lalu. Pansus terdiri dari Komisi B ini juga sudah menyerahkan laporan tersebut kepada Ketua DPRD Surabaya yang notabene juga menjadi Ketua Banmus DPRD Surabaya, Armuji. Indikasi lainnya, pada saat rapat banmus, ketua pansus raperda mihol Eddi Rachmat tidak diberi jeda waktu untuk mengambil salinan laporan. Sebab, pada saat rapat dengan banmus, pansus hanya membawa risalah hasil kerja.

Tidak hanya itu, upaya penjegalan raperda mihol, menurutnya, bisa dilihat dari keputusan banmus mengembalikan draft raperda kepada Pemkot Surabaya untuk diajukan ulang. Padahal, raperda pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol merupakan inisiatif DPRD Surabaya.

Meski demikian, masih ada peluang untuk mempertahankan keputusan pansus mihol. Pada saat sidang paripurna yang direncanakan digelar minggu depan, PKS berjanji akan tetap berjuang supaya raperda mihol bisa disahkan menjadi perda. (zum/nji)