SHARE

primaradio.co.id – Selama ini maraknya import gula banyak dikeluhkan warga dan terjadi penolakan. Sehingga, Presiden Joko Widodo diminta tak terbuai dan langsung mempercayai rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Gula DPR melalui pernyataan Ketua Panja Gula Abdul Wachid yang meminta pemerintah untuk mencabut atau menutup 9 dari 11 izin industri gula rafinasi.

Rekomendasi itu diduga memiliki operasi agenda setting oleh tujuh samurai importir gula putih yang ingin mendapatkan izin import gula putih kristal, meski selama ini selalu merugikan masyarakat dan petani tebu.

Pernyataan Abdul Wachid dinilai tidak memiliki benang merah tanpa solusi dan berpotensi akan membunuh industri makanan dan minuman nasional yang meyerap tenaga kerja formal dan informal hampir 18,9 juta pekerja.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring Bin Firman Tresnadi menyatakan pihaknya kecewa atas sikap kader Partai Gerindra kurang mengerti tentang tata niaga gula nasional dan tidak berpihak pada masyarakat yang menjalankan usaha kecil menengah disektor makanan dan minuman yang membutuhkan produk Industri Gula rafinasi dimana UKM merupakan cerminan Ekonomi kerakyatan.

Bin Firman juga menambahkan, akhir-akhir ini disinyalir ada operasi senyap yang dilakukan oleh mafia importir gula kristal putih terhadap industri gula rafinasi di Indonesia. Sinyalemen tersebut diketahui dengan cara mengadu domba antara petani tebu dan pabrik gula putih kristal dengan industri gula rafinasi. Caranya dengan mengunakan usaha makanan dan minuman fiktif untuk membeli gula dari industri rafinasi. Kemudian gula rafinasi tersebut dijual kembali atau dirembeskan ke pasar pasar dengan harga yang sangat murah bila dibandingkan gula pasir tebu. Hal ini terbukti dengan temuan investigasi tim pencari fakta di Cimahi, Purwokerto, Banjarnegara, Gunung Kidul,Surabaya ,Garut, Tasikmalaya ,Bogor,Bekasi, Depok.(zum/nji)