SHARE

primaradio.co.id – Pajak hotel merupakan satu di antara sembilan pajak yang dikelola Pemkot Surabaya. Sedangkan pajak lainnya, meliputi pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak air bawah tanah, pajak bumi dan bangunan (PBB), serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), reklame, serta parkir.

Menurut Kepala DPPK Yusron Sumartono mengatakan bahwa tidak tercapainya target pajak hotel akibat imbas peraturan pemerintah pusat yang dikeluarkan di awal tahun tentang larangan PNS melakukan kegiatan di hotel. Aturan tersebut membuat revenue atau pendapatan hotel menurun.

Yusron juga mengakui bila pertambahan dan pertumbuhan hotel dikota Surabaya cukup besar. Kondisi itu berlangsung selama semester II. Sebelumnya tiga bulan pertama tahun 2015, kondisinya berbeda. Kemudian kalangan industri perhotelan dan restoran, mengajukan protes ke pemerintah pusat dan baru mulai bergerak bangun di bulan keempat dan baru mencapai puncaknya di pasca hari Raya Idul Fitri pada Juli – Agustus.