SHARE

primaradio.co.id – Kadisnakertransduk Provinsi Jatim bergeming dan belum mau menanggapi beredarnya Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri nomor 76 tahun 2015 tentang Kependudukan dan Catatan Sipil. Artinya, hingga saat ini belum ada perubahan di jajaran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertranduk) Jatim.

Dalam SK Mendagri itu disebutkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala pada unit kerja kependudukan dan catatan sipil dipilih langsung Mendagri. Unit kerja tersebut baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Menurut Kadisnakertranduk Jatim Sukardo mengatakan bahwa jika wewenang dari kependudukan dan catatan sipil tingkat provinsi memang tidak terlalu banyak. Ini karena wewenang yang banyak masih dipegang Dispendukcapil kabupaten/kota.

Sekedae diketahui, SK yang turun pada 30 November 2015 lalu ini menyebutkan selain tentang pembentukan lembaga baru, juga disebutkan tentang mekanisme pemilihan kepala unit kerja utama kependudukan dan catatan sipil. Kepala daerah dari masing-masing provinsi perlu cukup menyetorkan tiga nama calon kepala dinas kependudukan dan catatan sipil dan sejumlah pertimbangannya ke Mendagri. Selanjutnya, Mendagri akan memberikan paraf bagi nama yang dipilih olehnya sebagai kepala dinas kependudukan dan catatan sipil. Masa kerja jabatan tersebut juga ditentukan mendagri. Jika sebelumnya mutasi setingkat kepala dinas adalah wewenang kepala daerah kapanpun waktunya, namun dalam SK ini masa jabatan kerja berlangsung lima tahun.

Namun, hingga saat ini tanda-tanda perubahan struktural di Disnakertranduk Jatim yang di dalamnya terdapat kerja kependudukan dan catatan sipil belum nampak. Padahal SK ini berlaku bagi seluruh Dispendukcapil di seluruh Indonesia. (zum/nji)