SHARE

primaradio.co.id – Rencana pengambilalihan pengelolaan sekolah menengah (SMA/SMK) oleh Pemprov Jatim, mendapat reaksi dari pemerintah daerah.

Menurut Walikota Blitar, Muhamad Samanhudi Anwar menolak rencana tersebut. Pasalnya, rencana itu dianggap tak sesuai dengan semangat Otonomi Daerah (Otoda). Karena itu, pihaknya bakal mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengambilalihan pengelolaan pendidikan sekolah menegah.

Materi gugatannya di antaranya, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebab, UU itu dipakai dasar pemerintah pusat, untuk mengambilalih pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke Pemprov.

Samanhudi juga menambahkan, rencana pemprov tersebut dinilai bakal mengebiri Otoda karena pemerintah daerah jadi tak punya wewenang penuh, untuk mengelola dan memajukan dunia pendidikan di daerahnya. Gebrakannya diantaranya ia telah menggratiskan biaya pendidikan, mulai Sekolah Dasar (SD) sampai SMA/SMK. Bahkan, perlengkapan sekolah buat siswa, seperti sepatu, seragam, tas, alat tulis, transportasi (bus sekolah), semuanya digratiskan. Serta, tahun ini akan memberikan uang saku dengan alokasi anggaran sebesar 25 Miliar.