SHARE

primaradio.co.id – Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menjelaskan akan terus melobi pemerintah pusat baik presiden maupun kementrian terkait.

Perjuangan pengelolaan SMK/SMA ini karena pemkot merasa mampu memberi anggaran yang cukup tinggi terhadap SMK/SMA lewat Bantuan Operasional Daerah (Bopda).

Risma juga menambahkan, kekhawatiran akan banyak siswa yang putus sekolah apabila SMA/SMK dikelola provinsi. Terlebih kini anggaran pendidikan di pemprov sendiri turun dibandingkan tahun sebelumnya. Jika masih dipaksakan, diyakini akan banyak siswa putus sekolah karena tidak mampu membayar sekolah.

Opsi pemberian hibah dari pemerintah Surabaya ke sekolah, juga memiliki kendala tersendiri. Sejumlah mekanisme yang harus ada terkait pemberian hibah. Dikhawatirkan malah kan menyulitkan sekolah dalam membuat laporan pertanggung jawaban.